BINTUHAN, RADARMELAYU.COM – Komitmen kuat ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Kaur di bawah kepemimpinan Bupati Gusril Pausi, S.Sos., M.AP., dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Kaur menyatakan siap sepenuhnya menindaklanjuti dan melaksanakan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait pengendalian inflasi daerah dan penguatan ketahanan pangan nasional melalui sinergi lintas sektor yang solid.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Ketenagaan Penyuluh Pertanian dalam rangka mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan, yang digelar Senin (12/10/2026).
Ikuti Rakor Secara Daring dari Aula Setda Kaur
Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos., M.AP., bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Dr. Nasrur Rahman, S.Hut., M.Si., serta seluruh jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kaur mengikuti kegiatan strategis tersebut secara daring dari Aula Lantai II Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur dengan penuh keseriusan.
Rakor dibuka dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Waspada Inflasi Nasional 3,28 Persen
Dalam arahannya yang tegas, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap laju inflasi nasional yang tercatat mencapai 3,28 persen pada September 2026, naik dari 3,19 persen pada Agustus 2026. Angka tersebut mendekati batas atas target inflasi pemerintah sebesar 3,5 persen.
Menurut Tito, tekanan inflasi saat ini dipengaruhi oleh dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, serta bencana alam di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan distribusi logistik nasional.
“Pemerintah pusat dan daerah harus berusaha keras agar inflasi tidak melebihi 3,5 persen. Kenaikan harga kebutuhan pokok sangat dirasakan masyarakat lapisan bawah, terutama kelompok desil satu dan desil dua,” tegas Tito Karnavian.
Mendagri juga menyoroti secara khusus kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi bulanan sebesar 0,88 persen pada September 2026.
“Sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai meliputi beras, cabai, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Segera koordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta pelaku usaha untuk menjaga ketersediaan pasokan,” pinta Tito.
Langkah Konkret Pemkab Kaur Jaga Stabilitas Harga
Menindaklanjuti arahan Mendagri tersebut, Bupati Kaur Gusril Pausi menegaskan Pemkab Kaur siap memperkuat koordinasi intensif dengan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk melakukan pemantauan harian terhadap perkembangan harga serta ketersediaan bahan pokok di pasaran.
“Pemkab Kaur siap menjalankan dan menghormati arahan Mendagri, terutama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Ini menjadi prioritas kami,” ujar Bupati Gusril Pausi.
Bupati Gusril menambahkan, langkah proaktif ini dinilai sangat penting untuk mengantisipasi potensi gejolak kenaikan harga.
“Kami akan pastikan kelancaran distribusi barang dan kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Kaur tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. TPID akan turun langsung memantau pasar,” tegasnya lagi.
Dorong Ekonomi Masyarakat Lewat Potensi Unggulan Gurita Khas Kaur
Tidak hanya fokus pada pengendalian inflasi, di bawah kepemimpinan Bupati Gusril Pausi, Pemkab Kaur juga terus mendorong peningkatan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan melalui pengembangan berbagai potensi sektor unggulan, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Salah satu terobosan inovatif yang menjadi perhatian serius adalah pengembangan aneka makanan produk olahan gurita khas Kabupaten Kaur yang memiliki cita rasa khas dan potensi pasar yang sangat besar.
Pengembangan produk olahan gurita ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil perikanan tangkap nelayan Kaur, memperluas peluang pasar bagi pelaku UMKM lokal, serta membuka lapangan usaha baru.
“Selain menjaga inflasi, kami juga terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Salah satunya melalui pengembangan aneka produk olahan gurita sebagai produk unggulan Kabupaten Kaur,” jelas Bupati Gusril.
Menurutnya, langkah ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.
“Pengembangan produk olahan gurita diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas peluang usaha bagi pelaku UMKM, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kaur secara keseluruhan,” pungkas Bupati Gusril Pausi.
Rakor tersebut juga membahas penandatanganan Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri mengenai pengelolaan sarana dan prasarana serta ketenagaan penyuluh pertanian guna mendukung percepatan swasembada pangan berkelanjutan. (Adv/Red)
