In-Depth Reporting – Investigative Journalism Edisi II
GERIMIS jatuh tipis Menyelimuti pelataran Kantor DPRD Kabupaten Kaur, Rabu siang, 28 Oktober 2026. Tepat di hari ketika seantero negeri menggaungkan sumpah sakral pemuda, ada ironi yang sedang dipamerkan. Di halaman gedung, selembar bendera Merah Putih berkibar sendirian dalam kondisi basah kuyup. Terabaikan.
Langkah kaki redaksi tertahan di depan pintu kaca ruang sidang utama. Pintu itu terkunci rapat dari dalam. Sedikit gelap. beberapa lampu sengaja dimatikan. Di balik kaca yang tembus pandang, deretan kursi empuk para wakil rakyat tampak kosong melompong. Tak ada satu pun lembar berkas kerja tertinggal di atas meja. Gedung rakyat itu mendadak kehilangan penghuninya.
LAPORAN TIM INVESTIGASI REDAKSI RADAR MELAYU
Seorang petugas honorer yang berjaga di bagian belakang hanya bisa melempar senyum kecut. Dengan suara lirih, ia berbisik bahwa sudah beberapa hari terakhir seluruh anggota dewan sedang bertolak ke luar daerah. Dua puluh lima pasang mata yang membawa mandat dan harapan puluhan ribu rakyat Kaur, justru memilih tak hadir di tanah sendiri pada hari bersejarah ini.
Di balik kantong tas sandang redaksi siang itu, tersimpan dua potong dokumen yang menjadi kunci pembuka tabir investigasi bersambung RadarMelayu.com. Dokumen pertama adalah Peraturan Bupati Kaur Nomor 33 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas. Sebuah regulasi legal yang memuat angka-angka fantastis, bukti betapa mewahnya negara menghargai setiap jengkal langkah kaki para elit daerahnya.
Mari bedah angka-angka legal tersebut. Untuk perjalanan dinasangka maksimal tertuang dalam Perbup di dalam wilayah Kabupaten Kaur saja, seorang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD berhak mengantongi uang harian Rp 150.000. Jika mereka bergeser ke Kota Bengkulu, uang harian melonjak menjadi Rp 450.000, masih ditambah uang representasi Rp 150.000 untuk Ketua dan Rp 125.000 untuk Anggota.
Puncaknya, jika mereka terbang ke Jakarta, uang saku harian menembus Rp 580.000 per hari plus uang representasi Rp 250.000. Urusan tidur pun tak boleh sembarangan. Negara telah menyiapkan karpet merah berupa pagu hotel super mewah: Rp 8.720.000 per malam untuk Ketua DPRD jika berada di Jakarta, Rp 6.848.000 semalam jika plesiran ke Bali, dan Rp 4.522.000 semalam untuk kelas Bengkulu. Bahkan, sekadar biaya transportasi Kaur–Bengkulu pulang-pergi, dihargai Rp 770.000. Semuanya sah di mata hukum, tertulis rapi di atas lembaran negara yang mengikat.
Dokumen kedua adalah kenyataan pahit yang redaksi telusuri dari digitalisasi anggaran. Layar gawai redaksi membuka laman resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP 2026 Kabupaten Kaur (sirup.lkpp.go.id). Di sana, tertera sebuah kalimat tebal bermata tajam: Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Luar Daerah dengan pagu tunggal senilai Rp 15.313.000.000 (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Rupiah).
Jadwal perencanaan tertera sejak bulan Januari 2026, dikelola langsung oleh kantong Dinas Sekretariat DPRD Kaur menggunakan suntikan dana APBD. Angka ini berdiri tegak secara utuh dalam satu paket raksasa, tanpa dipecah menjadi bagian-bagian kecil.
Ketika angka Rp 15,3 miliar ini dikawinkan dengan nominal hotel Rp 8,7 juta per malam dalam Perbup 33/2026, lahirlah sebuah kontras yang menyengangkan. Sebuah kemewahan yang dibiayai oleh sebuah kabupaten yang Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) bahkan masih tertatih-tatih.
Tujuh Ruas Jalan Desa yang Terasing dalam Anggaran
Ironi tidak berhenti di sana. Tepat di bawah baris paket perjalanan dinas yang gemerlap itu, sistem SiRUP menampilkan data lain. Ada tujuh paket pekerjaan fisik untuk urusan infrastruktur jalan desa. Angka-angkanya begitu mungil, kerdil, dan nyaris tak terlihat jika mata kita tidak jeli mencarinya:
- Jalan Linau – Tanjung Aur (Kecamatan Maje): Rp 700.000.000 (ID SiRUP: 65782724)
- Jalan Desa Cucupan (Kecamatan Tetap): Rp 700.000.000 (ID SiRUP: 67514414)
- Jalan Muara Sahung – Bukit Makmur (Kecamatan Muara Sahung): Rp 700.000.000 (ID SiRUP: 67486448)
- Jalan Desa Tanjung Agung – Genting (Kecamatan Tetap): Rp 700.000.000 (ID SiRUP: 65799499)
- Jalan Desa Trans Cahaya Batin (Kecamatan Semidang Gumay): Rp 644.908.000 (ID SiRUP: 65763307)
- Jalan Tanjung Bulan Sentra Produksi (Kecamatan Tanjung Kemuning): Rp 621.600.000 (ID SiRUP: 65782701)
- Jalan Tanjung Bahu Jalan (Kecamatan Tanjung Kemuning): Rp 621.600.000 (ID SiRUP: 65798815)
Jika ketujuh paket perbaikan jalan bagi ribuan warga desa ini dijumlahkan, totalnya hanya mentok di angka Rp 4.687.108.000. Logika anggaran macam apa yang sedang dipakai? Satu paket perjalanan dinas luar daerah milik anggota dewan ternyata 3,2 kali lipat lebih besar dari gabungan seluruh proyek urat nadi ekonomi desa tersebut. Lebih miris lagi jika dihitung secara eceran: ongkos terbang satu paket dinas luar setara dengan 21 kali lipat biaya perbaikan Jalan Linau, atau 24 kali lipat dari harga diri Jalan Sentra Produksi Tanjung Bulan yang hanya dianggarkan Rp 621 juta.
Jeritan Nyata di Atas Jalan Lumpur
Agar angka-angka ini tidak menjelma sebagai statistik mati yang dingin, dari pelataran gedung dewan yang sunyi, redaksi mencoba menghubungi Mian (45). Ia adalah seorang petani tangguh asal Kecamatan Maje yang hari-harinya dihabiskan bertaruh nyawa di atas motor tua, menerjang jalur Linau–Tanjung Aur demi mengangkut karung-karung kopi.
Pak Mian sama sekali tidak paham apa itu sistem digital SiRUP, ia juga buta hukum soal Perbup Nomor 33. Yang ia tahu secara nyata hanyalah hukum alam: jika awan mendung pecah menjadi hujan, jalannya seketika berubah menjadi bubur lumpur yang licak (becek) dan mematikan. Motornya sudah tak terhitung berapa kali tumbang tergelincir. Pilihan hidupnya hanya pasrah, atau turun bergotong-royong bersama warga sekitar menimbun lubang jalan dengan batu seadanya. Ketika redaksi bertanya apa mimpinya, kalimatnya meluncur pendek namun bergetar, “Kalau bisa jalannya diperbaiki dulu, Mas. Biar kami tidak jatuh lagi.”
Panggilan telepon kedua redaksi arahkan ke ujung Kecamatan Tetap, menyapa Andi (22). Di hari bersejarah bagi kaum muda ini, Andi justru menyimpan asa yang patah. Ia berterus terang, andai saja akses jalan produksi di desanya mulus, ia tak sudi menimbun rindu dan merantau sebagai buruh kasar ke Kota Bengkulu. Ia ingin bertahan, mengolah, dan memutar roda ekonomi dari hasil buminya sendiri.
Pemuda seperti Andi dan petani seperti Pak Mian tidak pernah bermimpi mencicipi empuknya kasur hotel bintang lima seharga Rp 8,7 juta semalam di ibu kota. Mereka hanya menagih janji agar jalan senilai Rp 621 juta itu diwujudkan secara nyata. Bukan sekadar menjadi pemenang di atas kertas tender bulan Mei, melainkan benar-benar dilapisi aspal hitam yang kokoh agar mereka bisa berkendara tanpa rasa was-was.
Feature investigatif ini lahir bukan untuk menghakimi atau mencari siapa yang benar dan salah . Redaksi menaruh hormat dan tetap percaya bahwa 25 anggota DPRD Kabupaten Kaur adalah figur-figur pilihan yang mengemban niat tulus demi kemajuan daerah. Perjalanan dinas yang terjadwal tentu memiliki misi studi banding, konsultasi birokrasi ke pusat, atau penyerapan aspirasi yang krusial.
Namun, coretan ini sengaja disuguhkan di Hari Sumpah Pemuda untuk mengetuk pintu hati, menguji kepekaan rasa, serta menantang komitmen skala prioritas pembangunan kita. Tema besar Sumpah Pemuda tahun 2026 ini sangat filosofis: Patriotik, Gigih, Berempati. Sebuah seruan untuk mencintai tanah air, pantang menyerah, dan memiliki kepekaan rasa atas penderitaan sesama.
Maka, sebuah pertanyaan reflektif tertinggal dan menggantung di bawah rintik gerimis halaman DPRD Kaur yang kosong siang ini: Apakah nilai patriotisme itu diukur dari seberapa penuh stempel di buku laporan perjalanan dinas senilai Rp 15,3 miliar? Atau justru dari seberapa besar keringat yang kita cucurkan untuk menyelamatkan jalan tanah Rp 621 juta di ujung desa, demi masa depan pemuda-pemuda daerah seperti Andi yang sejatinya adalah pilar harapan bangsa?
Investigasi mendalam ini belum usai. Kami akan kembali hadir pada Edisi Ketiga untuk membongkar secara radikal: Ke mana saja koper-koper dinas senilai Rp 15,3 miliar itu melangkah, ke kota mana saja uang itu mengalir, dan apa oleh-oleh nyata yang dibawa pulang untuk kemakmuran masyarakat Kaur.
Dari Kaur untuk Indonesia. Merdeka!
baca edisi sebelumnya dengan judul : DL Kalahkan Kesehatan dan Petani : Obat & Bibit Cuma Dapat Sisa
